Page 1496 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1496
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker Ida di Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut Menaker Ida, penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara
mendalam oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap
pengupahan. Pandemi Covid-19 telah berdampak kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
SE tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi
pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah tetap memperhatikan kemampuan
daya beli para pekerja melalui subsidi gaji/upah. Sesungguhnya bantalan sosial sudah disediakan
oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah
yang sudah dilakukan," terangnya.
Sebagaimana diketahui, SE penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26
Oktober 2020 dan ditujukan kepada para Gubernur. "Sehubungan dengan hal tersebut di atas,
diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada
Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara," imbuh Menaker.
SE tersebut meminta Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum
Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020, melaksanakan penetapan upah
minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober
2020.
1495
