Page 1525 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

SESALKAN SURAT EDARAN MENAKER SOAL UMP, KSPI UNGKAP 4 ALASAN UPAH
2021 HARUS NAIK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) yang mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26
Oktober 2020.

Isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020,
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dengan keluarnya SE tersebut, justru membuat aksi
perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Selasa (27/10).

Diakui Said Iqbal, pengusaha memang sedang susah, namun buruh juga disebut jauh lebih
susah. Said menilai seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, dengan tetap mengadakan
kenaikan upah minimum 2021.

Kemudian bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan
tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan
dan melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ungkapnya.Empat alasan yang
diusung KSPI mengapa upah minimum 2021 harus naik diantaranya, pertama, jika upah
minimum tidak naik, akan membuat situasi semakin panas. Dimana saat ini para buruh masih
memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus disebut Said Iqbal
tidak tepat. Ia membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan
upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8%, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%," kata Said Iqbal.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli
turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi, yang pada ujungnya malah berdampak negatif
pada perekonomian.

Keempat, Said Iqbal menyebut tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh
karena itu, KSPI meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

KSPI juga mempertanyakan apakah Presiden Joko Widodo sudah mengetahui akan adanya SE
tersebut. Oleh karena itu, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi
nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9-10 November yang diikuti puluhan
hingga ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR RI, dan di kantor Gubernur di
seluruh Indonesia.

1524