Page 1630 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1630

Judul               UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi

                Nama Media          rmol.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum

                Halaman/URL         https://politik.rmol.id/read/2020/10/27/458458/ump-tidak-naik-tanda-
                                    menaker-nggak-pede-dengan-program-jokowi

                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-27 16:16:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari
              produktivitas  kaum  pekerja  harganya  turun  kan  enga,  hanya  dari  sisi  permintaan  yang
              mengalami penurunan 50 hingga 60 persen. Artinya, memang produksi menurun, namun seiring
              juga dengan pengurangan tenaga kerjanya

              positive - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Nah percuma
              dong  ada  prediksi  dari  Bank  Dunia  dan  IMF  yang  menyatakan  pada  2021  perekonomian
              Indonesia akan tumbuh 4 hingga 5 persen pasca Covid-19

              neutral - Arief Poyuono (Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu) Percuma juga
              keyakinan Pak Jokowi terhadap perekonomian nasional yang akan tumbuh positif di 2021 dengan
              UU Ciptaker kalau UMP buruh tidak naik



              Ringkasan

              Ketua Leputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan upah
              minimum provinsi (UMP) di tahun 2021 disayangkan banyak pihak.

              Bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, keputusan Menteri
              Fauziyah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  M/11/HK.4/x/2020  tertanggal  26  Oktober  2020
              tidak tepat.










                                                          1629
   1625   1626   1627   1628   1629   1630   1631   1632   1633   1634   1635