Page 1660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1660
Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid mengatakan bahwa dari awal pihaknya baik sebagai anggota
Komisi IX dan juga atas nama Fraksi Demokrat, sudah mengingatkan susahnya memprediksi
kondisi ekonomi nasional, termasuk eskalasi pendapatan yang muaranya pada naik tidaknya
UMP.
"Karena itu, sejak awal kami juga menyampaikan sebaiknya pemerintah konsen pada
penanganan Covid-19, termasuk pendampingan bagi mereka yang terdampak seperti buruh dan
UMKM," ujar Anwar dihubungi SINDOnews, Selasa (27/10/2020).
Dalam kondisi seperti sekarang dengan tidak naiknya UMP, mantan bupati Morowali dua periode
ini mengingatkan bahwa tugas pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tidak sampai naik,
setidaknya hingga sepanjang 2021. "Jika itu terjadi, gelombang protes yang lebih besar akan
terjadi," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga harus bisa memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga
lewat berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), memperbanyak program padat
karya, memperkuat permodalan UMKM, dan lainnya. "Terakhir, hentikan proyek yang menyerap
anggaran besar. Fokus saja pada pertumbuhan daya beli publik," katanya mengingatkan.
Dikutip dari laman JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (27/10/2020), SE Menaker
tersebut dikeluarkan dalam konteks pandemi Covid-19. Surat itu ditembuskan kepada Presiden
Jokowi, Menteri, Apindo dan Pimpinan Serikat Buruh.
Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional maka
Gubernur diminta untuk pertama, melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP Tahun 2021
sama dengan nilai upah minimum Tahun 2020.
Kedua, melaksanakan penetapan upah minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ketiga, menetapkan dan mengumumkan UMP 2021 pada 31 Oktober
2020.
(muh).
1659
