Page 1664 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1664
Namun, Ida menilai, sikap sejumlah serikat buruh untuk tetap menggelar aksi demo tidak bijak
karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
MENAKER SEBUT AKSI DEMO DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TIDAK BIJAK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memahami aksi demo yang dilakukan serikat buruh,
pekerja dan mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja merupakan hak untuk
menyampaikan aspirasi.
Namun, Ida menilai, sikap sejumlah serikat buruh untuk tetap menggelar aksi demo tidak bijak
karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
"Saya mengingatkan kepada teman-teman semua. Krisis Covid-19 ini belum usai, vaksin sedang
diupayakan. Maka menurut saya menjadi tidak bijak demo dalam kondisi seperti saat ini," kata
Ida dalam talk show BNPB bertajuk Update KPCPEN: Prinsip Keamanan Vaksin Covid-19 secara
virtual, Selasa (27/10/2020).
Ida mengatakan, ruang untuk menyampaikan aspirasi sangat terbuka. Menurut Ida, saat ini
pemerintah mulai membahas rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari
UU Cipta Kerja .
Ia mengatakan, serikat buruh dan pekerja bisa ikut dalam perumusan PP.
"Di situ lah ruang dari serikat pekerja, ruang bagi pengusaha untuk duduk kembali merumuskan
rancangan peraturan pemerintah nya," ujar Ida.
Selain itu, kata Ida, pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja dapat mengajukan judicial review
atau pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di luar itu tentu saja hak untuk melakukan judicial review itu sangat terbuka, teman-teman juga
belum merasa terakomodasi melalui PP masih ada pilihan judicial review," pungkasnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa serikat buruh lain akan
kembali menggelar aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana
Negara Jakarta, pada Senin (2/11/2020).
"Sebelumnya saya mengatakan (aksi dilaksanakan) tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal
satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Presiden KSPI
Said Iqbal.
Said menjelaskan, pihaknya mengambil keputusan tersebut sebab berkembang informasi
Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja pada tanggal 28 Oktober 2020.
Setelah itu akan ada libur panjang dari tanggal 29 hingga 31 Oktober 2020. Karena itu KSPI dan
beberapa serikat buruh berencana akan melakukan aki pada tanggal 2 November 2020.
Aksi digelar dengan agenda menuntut MK membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, serta
meminta Presiden menerbitkan perppu guna membatalkan UU Cipta Kerja.
Pada tanggal tersebut, KSPI, KSPSI, AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh lainnya juga
akan mengajukan permohonan judicial review ke MK.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," ucap Said.
1663
