Page 1667 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1667
KOMISI B DPRD IMBAU ANIES MANUT PUSAT TAK NAIKKAN UMP 2021
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Azis Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengikuti ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai upah minimum pada
tahun 2021 sama dengan tahun 2020.
Azis menilai penetapan pemerintah pusat itu perlu dijalankan karena Indonesia mulai memasuki
resesi ekonomi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
"Karena memang keadaan pandemi ini kita sama-sama tahu bahwa pemerintah sedang
mengalami di awal-awal resesi," ujar Azis saat dihubungi, Selasa (27/10).
Politikus PKS itu mengatakan Anies harus menyikapi ketentuan mengenai upah bagi pekerja di
lingkungan DKI tersebut dengan bijak. Menurutnya, langkah ini juga untuk mencegah
perusahaan-perusahaan gulung tikar di tengah pandemi.
Jika banyak perusahaan gulung tikar, kata Azis, tentu banyak juga karyawan yang kehilangan
pekerjaan.
"Yang penting semua pengusaha ini masih bisa bertahan, semua orang masih bisa bekerja.
Insyaallah kalau tahun depan ini pulih kita bisa kembali atau juga lebih baik dari keadaan
sebelumnya, kita pikirkan lagi bisa menaikkannya," ujarnya.
Lebih lanjut, Azis tak terlalu khawatir UMP tahun 2021 yang tak naik itu berdampak pada daya
beli masyarakat. Ia justru khawatir banyak pengangguran apabila Anies menaikan UMP 2021.
"Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya
pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti, karena saat ini saja dengan UMP
lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan," paparnya.
Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE
tersebut, Ida menetapkan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum 2020.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020," ujar
Ida.
Selain itu, Ida juga meminta agar gubernur seluruh Indonesia mengumumkan penetapan dan
pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2021 pada 31 Oktober 2020.
(ctr/fra).
1666
