Page 1670 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul UMP 2021 Tak Naik, Buruh Jabar Ancam Mogok Nasional

Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4393225/ump-2021-tak-naik-
buruh-jabar-ancam-mogok-nasional

Jurnalis Arie Nugraha
Tanggal 2020-10-27 15:00:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos

Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Roy Jinto Feriawan (Juru bicara ABJ) Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima tahun
setelah diberlakukan maka dia harus melakukan survei kehidupan layak (KHL). Hari ini harusnya
survei KHL tapi pemerintah tidak mau melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi plus KHL
atau KHL plus inflansi. Atau melihat kalau tidak survei adalah rata - rata kenaikan lima tahun,
bisa dijadikan dasar, karena yang surat edaran itu tidak ada dasar hukumnya
negative - Roy Jinto Feriawan (Juru bicara ABJ) Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini
Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak memutuskan menaikkan besaran UMP 2021.
Sampai saat ini belum ada perwakilan dari pemerintah yang menemui perwakilan buruh didepan

negative - Sudaryanto (Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Kita tidak akan
melayangkan judicial review, itu hal yang percuma. Ngapain kita ajukan hal itu, karena aturan
itu cacat secara hukum. Tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mencabut Omnibus Law Cipta
Kerja

Ringkasan
Aliansi Buruh Jabar (AJB) berencana menggelar mogok nasional apabila pemerintah tidak
meneken kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ). Meski saat ini Menteri Tenaga Kerja telah
menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya menyatakan tidak ada kenaikan upah pada tahun
2021 dikarenakan masih masa pandemi.

Menurut juru bicara ABJ Roy Jinto Feriawan, SE tidak adanya kenaikan UMK tahun 2021 yang
diterbitkan malam tadi hanya berlaku untuk internal dan bukan berlaku untuk buruh. Roy
menegaskan pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

1669