Page 1669 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1669
Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
tertanggal 26 Oktober 2020.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, memastikan dalam SE Menaker tidak
ada kata kenaikan, sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani kepada Liputan6.com, Selasa
(27/10/2020).
Dalam suratnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, latar belakang tak
ada kenaikan UMP 2021 berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk
dalam membayar upah.
Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19.
Dalam suratnya, Menaker meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun (UMP) 2021 sama dengan nilai Upah
Minimum tahun 2020.
Buat yang ingin tahu disimak Isi Lengkap SE Menaker tentang UMP 2021 Aliansi Buruh Jabar
(AJB) berencana menggelar mogok nasional apabila pemerintah tidak meneken kenaikan upah
minimum provinsi ( UMP ). Meski saat ini Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan surat edaran
(SE) yang isinya menyatakan tidak ada kenaikan upah pada tahun 2021 karena masih masa
pandemi.
Menurut juru bicara ABJ Roy Jinto Feriawan, SE tidak adanya kenaikan UMK tahun 2021 yang
diterbitkan malam tadi hanya berlaku untuk internal dan bukan berlaku untuk buruh. Roy
menegaskan pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
"Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima tahun setelah diberlakukan maka dia harus melakukan
survei kehidupan layak (KHL). Hari ini harusnya survei KHL tapi pemerintah tidak mau
melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi plus KHL atau KHL plus inflansi. Atau melihat
kalau tidak survei adalah rata-rata kenaikan lima tahun, bisa dijadikan dasar, karena yang surat
edaran itu tidak ada dasar hukumnya," ujar Roy didepan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan
Diponegoro, Bandung, Selasa, 27 Oktober 2020.
Roy mengatakan adanya dasar hukum yang resmi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini
Gubernur Ridwan Kamil dan Dewan Pengupahan Jawa Barat agar segera meneken rekomendasi
besaran UMP 2021. Karena pada hari ini juga, tengah berlangsung rapat soal hal serupa.
Roy mengaku apabila tidak segera diteken besaran UMP 2021, rencana mogok nasional akan
segera dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menggelar unjuk rasa secara serempak di
masing - masing kantor kepala daerah, sebelum puncaknya di kantor Gubernur Jawa Barat dan
di Jakarta.
"Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak
memutuskan menaikkan besaran UMP 2021. Sampai saat ini belum ada perwakilan dari
pemerintah yang menemui perwakilan buruh di depan," kata Roy.
1668
