Page 1671 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1671
UMP 2021 TAK NAIK, BURUH JABAR ANCAM MOGOK NASIONAL
Aliansi Buruh Jabar (AJB) berencana menggelar mogok nasional apabila pemerintah tidak
meneken kenaikan upah minimum provinsi ( UMP ). Meski saat ini Menteri Tenaga Kerja telah
menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya menyatakan tidak ada kenaikan upah pada tahun
2021 dikarenakan masih masa pandemi.
Menurut juru bicara ABJ Roy Jinto Feriawan, SE tidak adanya kenaikan UMK tahun 2021 yang
diterbitkan malam tadi hanya berlaku untuk internal dan bukan berlaku untuk buruh. Roy
menegaskan pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
"Amanat PP 78 pasal 43 disebutkan lima tahun setelah diberlakukan maka dia harus melakukan
survei kehidupan layak (KHL). Hari ini harusnya survei KHL tapi pemerintah tidak mau
melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya inflansi plus KHL atau KHL plus inflansi. Atau melihat
kalau tidak survei adalah rata - rata kenaikan lima tahun, bisa dijadikan dasar, karena yang surat
edaran itu tidak ada dasar hukumnya," ujar Roy didepan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan
Diponegoro, Bandung, Selasa, 27 Oktober 2020.
Roy mengatakan adanya dasar hukum yang resmi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini
Gubernur Ridwan Kamil dan Dewan Pengupahan Jawa Barat agar segera meneken rekomendasi
besaran UMP 2021. Karena pada hari ini juga, tengah berlangsung rapat soal hal serupa.
Roy mengaku apabila tidak segera diteken besaran UMP 2021, rencana mogok nasional akan
segera dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menggelar unjuk rasa secara serempak di
masing - masing kantor kepala daerah, sebelum puncaknya di kantor Gubernur Jawa Barat dan
di Jakarta.
"Saya mendapatkan informasi bahwa saat ini Gubernur Jawa Barat dan Dewan Pengupahan tidak
memutuskan menaikkan besaran UMP 2021. Sampai saat ini belum ada perwakilan dari
pemerintah yang menemui perwakilan buruh didepan," kata Roy.
Sementara itu Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat
Sudaryanto, mengaku kelompoknya akan bersama - sama dengan kelompok buruh lainnya untuk
tetap menuntut kenaikan besaran UMP 2021. Desakan serupa juga akan dilakukan kepada
pemerintah soal pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja.
Alasan buruh, adanya aturan baru tersebut hanya akan menyengsarakan kesejahteraan buruh.
Namun Sudaryanto menyebutkan buruh mendukung adanya investasi di Indonesia tetapi harus
tetap tidak merugikan kepentingan buruh.
"Kita tidak akan melayangkan judicial review, itu hal yang percuma. Ngapain kita ajukan hal itu,
karena aturan itu cacat secara hukum. Tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mencabut
Omnibus Law Cipta Kerja," jelas Sudaryanto.
Aksi unjuk rasa buruh tetap berlangsung meski saat ini, turun hujan didepan kantor Gubernur
Jawa Barat. (Arie Nugraha).
1670
