Page 1798 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1798

Judul               Tak Naik, Berikut Daftar Lengkap UMP 2021 di 34 Provinsi

                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum

                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4393030/tak-naik-berikut-daftar-
                                    lengkap-ump-2021-di-34-provinsi

                Jurnalis            Maulandy Rizki Bayu Kencana
                Tanggal             2020-10-27 12:00:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memutuskan  untuk  tidak  menaikan  upah
              minimum tahun 2021 ( UMP 2021). Keputusan itu terlampir dalam Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
              Masa Pandemi Covid-19.

              Mengutip  SE  tersebut,  Selasa  (27/10/2020),  dituliskan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah
              berdampak  pada  kondisi  perekonomian  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  hak
              pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.



              TAK NAIK, BERIKUT DAFTAR LENGKAP UMP 2021 DI 34 PROVINSI

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memutuskan  untuk  tidak  menaikan  upah
              minimum tahun 2021 ( UMP 2021). Keputusan itu terlampir dalam Surat Edaran (SE) Menteri
              Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada
              Masa Pandemi Covid-19.

              Mengutip  SE  tersebut,  Selasa  (27/10/2020),  dituliskan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah
              berdampak  pada  kondisi  perekonomian  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  hak
              pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

              Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
              melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi ( UMP ) di 2021 sama dengan
              tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.

              Ida  juga  meminta kepada  para  gubernur  untuk  melaksanakan  penetapan  UMP  setelah  2021
              sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Dalam  SE  ini,  para  kepala  daerah  wajib
              mengumumkan UMP 2021 pada 31 Oktober 2020.



                                                          1797
   1793   1794   1795   1796   1797   1798   1799   1800   1801   1802   1803