Page 1849 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Alasan Pemerintah Tolak Kenaikan Upah Minimum Tahun Depan

Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum

Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/27/103852526/alasan-
pemerintah-tolak-kenaikan-upah-minimum-tahun-depan

Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-27 10:38:00

Ukuran 0
Warna Warna

AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan

Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan
bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19

neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI
Jakarta) Kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK masih pakai PP Nomor 78 Tahun 2015 itu
kelihatannya tidak ada kenaikan. Sesuai rumusnya, kenaikannya nol persen

negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI
Jakarta) Nah sekarang kalau pakai hitungan itu, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam setahun
bisa saja diperkirakan nol persen atau mungkin minus. Lalu kemudian tahun ini mengalami
deflasi, bukan inflasi

neutral - Sarman Simanjorang (Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta) Artinya kalau pakai perhitungan
PP Nomor 78 Tahun 2015, maka tidak perlu ada kenaikan UMP dan UMK

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah
minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi ( UMP ) maupun upah minimum
kabupaten/kota ( UMK ).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ).

1848