Page 1850 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1850
ALASAN PEMERINTAH TOLAK KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah
minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi ( UMP ) maupun upah minimum
kabupaten/kota ( UMK ). Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
( Covid-19 ). Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 yakni karena kondisi
ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun
2021 justru akan memberatkan dunia usaha.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya
seperti dikutip pada Selasa (27/10/2020).
Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun
depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi
akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020," kata Ida.
Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, formula penentuan
kenaikan upah minimum didapat dari hasil pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikan upah minimum,
baik kabupaten/kota (UMK) ataupun upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan.
Alasannya, kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi Covid-19.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang,
mengatakan jika perhitungan UMK didasarkan pada aturan yang masih berlaku yakni PP Nomor
78 Tahun 2015, maka sebenarnya tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2021.
"Kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK masih pakai PP Nomor 78 Tahun 2015 itu
kelihatannya tidak ada kenaikan. Sesuai rumusnya, kenaikannya nol persen," kata Sarman
dikonfirmasi Kompas.com .
Dijelaskan Sarman, dalam regulasi perhitungan kenaikan upah minimum tahun berikutnya yakni
didasarkan pada upah minimum tahun berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan
ekonomi.
"Nah sekarang kalau pakai hitungan itu, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa
saja diperkirakan nol persen atau mungkin minus. Lalu kemudian tahun ini mengalami deflasi,
bukan inflasi," ujar Sarman.
"Artinya kalau pakai perhitungan PP Nomor 78 Tahun 2015, maka tidak perlu ada kenaikan UMP
dan UMK," imbuh Sarman yang juga menjabat Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta ini.
Sejumlah serikat buruh sendiri meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun
depan. Namun akhirnya pemerintah menolak untuk menaikkan standar upah tahun 2021.
(Sumber: /Ade Miranti | Editor: Erlangga Djumena).
1849
