Page 1845 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1845
Hal tersebut, kata Shinta, berakibat pengusaha mengalami kesulitan untuk bisa
mempertahankan usahanya.
Pemerintah Janji Tidak Hapus Upah Minimum Kok di UU Cipta Kerja Pemerintah dan DPR Hapus
Ketentuan Upah Minimum di RUU Cipta Kerja "Malah ada banyak sektor yang sudah merumahkan
karyawannya. Sementara pemulihan ekonomi butuh waktu dan kondisi pengetatan PSBB
tentunya tidak membantu," lanjut Shinta.
Shinta pun tak menampik jika nantinya formula penghitungan upah minimum 2021 mengikuti
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, makan para pengusaha
akan mengalami kesulitan dalam membayar upah.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Anggawira.
Anggawira mengatakan, dirinya berharap ada solusi terbaik berkaitan dengan penentuan upah
minimum 2021 .
Menurutnya, bila penetapan upah minimum 2021 sesuai dengan perhitungan yang ada, yakni
berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mungkin terjadi penurunan.
Pengamat: RUU Cipta Kerja Dianggap Miliki Sisi Positif bagi Pekerja dari Aturan Upah Minimum
KSPSI Protes Kebijakan Upah Minimum Gubernur Ridwan Kamil Hal itu disebabkan pertumbuhan
ekonomi yang negatif dan deflasi yang mungkin terjadi akibat Covid-19.
"Saya melihat pemerintah dan dewan pengupahan sudah punya hitung-hitungan yang memang
bisa secara logis dan secara realita ini dimalumkan," ujar Anggawira.
Ia pun berharap serikat pekerja bisa memahami situasi saat ini melihat pengusaha turut
kesulitan, bahkan mengalami perlambatan dan pelumpuhan di beberapa sektor usaha.
1844
