Page 1919 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1919
INI ALASAN MENAKER IDA FAUZIYAH TAK NAIKKAN UMP 2021
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi tahun 2021 (UMP
2021). Dengan begitu nilai UMP 2021 akan sama dengan UMP 2020.
Keputusan pemerintah tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa
Pandemi COvid-19.
Dikutip dari surat tersebut, Selasa (27/10/2020), Menteri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan bahwa alasan tidak naiknya UMP 2021 untuk memberikan perlindungan dan
kelangsungan usaha.
Menurut Ida, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-
19," tulis SE tersebut.
Atas dasar hal tersebut, Menteri Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah
Minimum tahun 2020. Dengan kata lain tidak ada kenaikan UMP 2021.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, dalam SE tersebut tidak
ada kata kenaikan sehingga UMP 2021 sama dengan tahun ini.
"Jadi nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Tidak ada kenaikan dan
di SE tidak ada kata kenaikan," tegas Dinar Titus Jogaswitani.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
buruh Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan
kalangan pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada
kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.
Jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin panas.
Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Di mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.
Menurut Iqbal, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.
Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga
dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen,
padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said Iqbal.
"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana
pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.
1918
