Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebesar 3,27% diapresiasi kalangan buruh. Sebab, Ganjar berani mengabaikan Surat Edaran
(SE) Menaker yang meminta upah minimum tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini.

BURUH APRESIASI GANJAR NAIKKAN UMP

Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
sebesar 3,27% diapresiasi kalangan buruh. Sebab, Ganjar berani mengabaikan Surat Edaran
(SE) Menaker yang meminta upah minimum tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini.

"Kami memberikan apresiasi kepada pak Gubernur, yang berani mengabaikan SE Menaker dan
tetap menaikkan UMP tahun depan. Memang sebenarnya, SE itu bisa dilaksanakan bisa tidak,
dan pak Gubernur memilih tidak melaksanakan dan berpedoman pada PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan. Kami mengapresiasi keberanian itu," kata sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja
Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo, Minggu (1/11/2020).

Menurutnya, SE Menaker memang harus diabaikan. Tidak hanya oleh Ganjar, tapi oleh kepala
daerah lain di Indonesia.

"Karena SE itu kedudukannya masih di bawah PP, jadi harus diabaikan. Maka kami menilai, sudah
tepat langkah Pak Ganjar yang mengabaikan edaran Menaker ini," imbuhnya.

Meskipun sebenarnya, kenaikan UMP sebesar 3,27% lanjut Heru masih sangat jauh dari harapan
buruh. Akan tetapi, buruh merasa bersyukur masih ada kenaikan di tengah kondisi pandemi saat
ini.

"Ya sebenarnya masih belum cukup, tapi kami merasa bersyukur, masih ada kenaikan," ucapnya.

Heru berhap, kenaikan UMP 2021 diikuti pada kenaikan UMK di 35 Kabupaten/Kota. Bupati/Wali
Kota diminta menyesuaikan dengan mempedomani survei kebutuhan hidup layak, pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.

"Karena UMP adalah pedoman untuk Bupati/Wali Kota dalam penetapan UMK, maka harus
diikuti. Kami berharap Pak Ganjar mau mendorong kabupaten/kota menaikkan UMK di
wilayahnya masing-masing," imbuhnya.

Menurut Heru, pandemi Covid-19 memang memukul banyak sektor, termasuk industri. Namun,
tidak bisa menjadi alasan pemerintah tidak menaikkan upah buruh. Sebab, tidak semua
perusahaan terdampak akibat pandemi ini dan masih bisa berproduksi.

"Jadi tidak bisa dianggap semua tidak mampu. Kalau memang nanti ada yang tidak mampu,
silahkan melakukan menempuh mekanisme untuk penangguhan," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Elly
Rosita Silaban. Menurutnya, keputusan Ganjar mengabaikan SE Menaker dan tetap menaikkan
UMP 2021 sangat tepat.
"Saya kira itu bagus dan harus dicontoh kepala daerah lain di Indonesia. Pak Ganjar sudah
memprakarsai menaikkan UMP tahun depan sebesar 3,27%, saya kira Gubernur lain tidak boleh
kalah dan minimal mengikuti," katanya.

Ganjar menurut Elly memahami betul kondisi di daerahnya. Itu yang menjadi patokan bahwa
upah buruh sebenarnya masih bisa dinaikkan, meskipun masih dalam kondisi pandemi.

228