Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

UMP DKI TAHUN 2021 RP4,4 JUTA

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021, ditetapkan sebesar Rp 4,4 juta atau naik
3,27 persen. Hal ini berlaku bagi kegiatan atau sektor usaha yang tidak terdampak Covid-19. Hal
tersebut diputuskan Gubernur Anies Baswedan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut Anies, pada masa pande-mi Covid-19 ada sektor
usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat terus tumbuh positif.

Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkannya dapat menjaga daya beli pekerja atau
buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta.

"Kegiatan (sektor usaha) yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021
yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata Anies, melalui keterangan
tertulis, Minggu (1/11/2020).

Kendati demikian, bagi sektor usaha atau perusahaan yang terdampak Cov-id-19, diputuskan
tidak ada kenaikan UMP tahun 2021. "Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat
menggunakan besaran nilai yang sama UMP 2020, dengan mengajukan permohonan kepada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta," lanjut Anies.

Penetapan ini, kata Anies telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai
UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-
19.

Anies menyadari, besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-
satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja atau buruh. Pemprov DKI Jakarta berupaya
membuat al-tematif-alternatif lain, selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan
kesejahteraan pekerja atau buruh di Ibukota.

KARTU PEKERJA JAKARTA

Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja atau buruh
dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya
adalah program Kartu Pekerja Jakarta.

"Kartu Pekerja Jakarta

merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pekerja atau buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi
anak pekerja," jelas Anies.

Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan meliputi, fasilitas gratis naik bus Tran-sjakarta di
13 koridor, fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari
dengan harga yang murah di Jakgrosir, fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni
dapat berbelanja 5 item pangan diantaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung
dan telur dengan harga yang telah disubsidi dan fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi
anak pekerja.

KRITERIA TAK BERDAMPAK

Sementara itu, Kadis Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah
menjelaskan kriteria perusahaan atau industri yang tidak terdampak Covid-19, seperti
elekomunikasi, kesehatan, otomotif dan jasa keuangan.

23