Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 21
PULUHAN RIBU BURUH‘SERBU’ ISTANA & MK
Hari ini Senin (2/11), puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 serikat pekerja (SP), seperti
KSPI, KSPSIAGN, dan Gekanas akan 'menyerbu' Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Warga lebih baik menghindari titik demo agar tak terjebak kemacetan.
Aksi juga digelar di 24 provinsi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal
mengungkap aksi unjukrasa di wilayah Jabodetak akan dipusatkan di Istana dan Gedung MK.
Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said lqbal,
Minggu (1/11).
SERAHKAN UJI METERIIL
Bersamaan dengan digelarnya unjukrasa, para pengurus SP akan diserahkan gugatan uji materiil
dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI.
'Bila Nomor UU Cipta Kerja belum ada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang
akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.
Meski nomor UU Cipta Kerja belum keluar, ia memastikan aksi 2 November di Istana dan
Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.
Said mengaku buruh yang akan ikut unjukrasa didepan Istana dan Gedung MK berasal dari
berbagai kota, se-perti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
ANTI KEKERASAN
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said.
Selain 2 November, ia mengungkap buruh akan menggelar aksi unjukrasa lanjutan pada 9
November 2020 di DPR untuk menuntut dilakukannya legislatif review. Pada10 November 2020,
aksi unjukrasa akan digelar di kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk menuntut upah
minimum 2021 harus tetap naik.
"Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak
di 24 provinsi," jelasnya, (rizal/bi/ird)
20