Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

TAK MERATA KENAIKAN UPAH DI IBU KOTA

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan naik 3,27
persen atau menjadi Rp 4.416.186. Namun kenaikan UMP itu hanya berlaku bagi industri atau
perusahaan yang tidak terkena imbas wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Gubernur DKI Anies Bas-wedan mengatakan kegiatan usaha yang terkena dampak pandemi
corona tidak wajib menaikkan upah minimum. Mereka tetap mengacu pada upah minimum tahun
ini, Rp. 4.267.349. "Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021," kata dia
melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam lalu.

Besaran kenaikan upah minimum diperbarui tiap tahun oleh pemerintah daerah. Kenaikan gaji
bagi buruh itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Rumus penghitungannya didasari kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi.

Anies menyatakan wabah Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian serta
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk membayar upah.
"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada
situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi," katanya.

Meski demikian, dia melanjutkan, masih ada sektor usaha yang tidak terlalu terkena imbas Covid-
19 dan justru masih dapat tumbuh pada masa pandemi. Perusahaan-perusahaan itu diharapkan
dapat menjaga daya beli pegawainya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian
Jakarta.

Kepala Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja DKI Pumomo
mengatakan pemerintah provinsi bersama serikat pekerja, Kamar Dagang dan Industri (Kadin),
serta berbagai pakar akan bertemu untuk membahas kriteria badan *usaha yang terkena
dampak dan tumbuh pada masa pande-mi corona. "Mereka nanti yang menyusun kriterianya,"
ujarnya. Perumusan tersebut ditargetkan rampung sebelum tahun berganti.

Purnomo berharap pekerja serta dunia usaha bisa menerima keputusan pemerintah DKI terkait
dengan penetapan upah tersebut. Sebab, ketentuan ini mempertimbangkan kondisi wabah,
sehingga diharapkan industri tetap bisa jalan, sementara para pekerja juga mendapatkan
haknya.

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyambut positif keputusan tersebut. Dia menyebut
kebijakan itu sebagai jalan tengah antara usul Kadin dan serikat pekerja.

Menurut Diana, tidak semua perusahaan bisa menaikkan upah karena pendapatan mereka anjlok
akibat pandemi Covid-19. Misalnya, sektor perdagangan dan pusat belanja yang penghasilannya
ambles akibat wabah corona dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Mereka
tidak memutus hubungan kerja saja sudah bagus," ujarnya.

Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) DKI Jakarta, Dedi Hartono,
mengapresiasi keputusan pemerintah DKI yang menetapkan UMP asimetris pada tahun depan.

Sebab, kebijakan itu sesuai dengan prinsip keadilan antara kepentingan buruh dan dunia usaha.
Menurut Dedi, langkah Gubernur Anies untuk tidak mengikuti bulat-bulat Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11HK.04/ X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
pada Masa Pandemi Covid-19 sudah tepat. Edaran itu meminta semua gubernur tidak menaikkan

15