Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 15
Judul Tak Merata Kenaikan Upah di Ibu Kota
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg13
Jurnalis Gangsar Parikesit
Tanggal 2020-11-02 06:10:00
Ukuran 209x202mmk
Warna Warna
AD Value Rp 242.022.000
News Value Rp 1.210.110.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anies Bas-wedan (Gubernur DKI) Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi
rasa keadilan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021
positive - Anies Bas-wedan (Gubernur DKI) Dalam rangka memberikan perlindungan dan
kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi
neutral - Pumomo (Kepala Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja
DKI) Mereka nanti yang menyusun kriterianya
neutral - Diana Dewi (Ketua Kadin DKI Jakarta) Mereka tidak memutus hubungan kerja saja
sudah bagus
positive - Dedi Hartono (Anggota Dewan Pengupahan dari Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) DKI
Jakarta) Surat edaran itu sifatnya hanya imbauan dan gubernur lebih mengetahui kondisi di
wilayahnya
Ringkasan
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan naik 3,27
persen atau menjadi Rp 4.416.186. Namun kenaikan UMP itu hanya berlaku bagi industri atau
perusahaan yang tidak terkena imbas wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
14
