Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 19

UMP JATIM NAIK, INI RESPONS SERIKAT BURUH

              Gubernur Jawa Timur Khofifah telah menetapkan dan mengumumkan besaran Upah Minimum
              Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021 naik sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp 1.868.777.
              Sebelumnya,  UMP  Jatim  tahun  2020,  sebesar  Rp  1.768.777,08  Kenaikan  UMP  ini  ditetapkan
              dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum
              Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

              Namun, kenaikan UMP tersebut menurut Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
              Jawa Timur Jazuli tidak memberikan azas kemanfaatan khususnya bagi buruh Jawa Timur. "Saat
              ini  nilai  UMK  terendah  di  Jatim  tahun  2020  sudah  mencapai  angka  sebesar  Rp  1,9  juta.
              Seharusnya, nilai UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta atau setidaknya tidak boleh lebih
              rendah dari nilai UMK tahun 2020," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).

              Dengan  demikian,  dapat  memangkas  disparitas  atau  kesenjangan  upah  minimum  antar
              Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Karena menurut dia, dalam aturannya, UMK tidak boleh lebih
              rendah dari UMP.

              "Kemudian kami juga mempertanyakan kepada gubernur dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021
              sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp 100.000," ujarnya.

              Dia  membandingkan  UMP  Jatim  dengan  UMK  di  Kota  Surabaya  dan  Kabupaten  Magetan.  Di
              Kabupaten Magetan saja, kata dia, UMKnya tetap tinggi yaitu sebesar 120 persen atau selisihnya
              naik  menjadi  Rp  2.416.381,  yang  sebelumnya  sebesar  Rp  2.287.157  "Saat  ini  kami  lagi
              mempelajari  isi  keputusan  gubernur  tersebut,  karena  dalam  waktu  dekat  kami  berencana
              melakukan  Gugatan  Hukum  terhadap  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor
              188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021," katanya.

              Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan aksi demonstrasi menuntut penolakan Omnibus
              Law UU Cipta Kerja serta tuntutan UMP pada 2 November dan 9 November 2020.
              "Puncak  aksi  demonstrasi  secara  besar-besaran  pada  tanggal  10  November  2020  yang
              bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk memperjuangkan kenaikan UMK dan UMSK tahun 2021
              di Jawa Timur. Sekaligus penolakan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja," ujarnya.































                                                           18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24