Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Menanggapi Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diapresiasi
oleh para buruh. Hal itu dikarenakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
menaikkan UMP sebesar 3,27%. Sebab, Ganjar berani mengabaikan Surat Edaran (SE) Menaker
yang meminta upah minimum tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini.

"Kami memberikan apresiasi kepada pak Gubernur, yang berani mengabaikan SE Menaker dan
tetap menaikkan UMP tahun depan. Memang sebenarnya, SE itu bisa dilaksanakan bisa tidak,
dan pak Gubernur memilih tidak melaksanakan dan berpedoman pada PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan. Kami mengapresiasi keberanian itu," kata sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja
Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10).

PEMPROV JAWA TENGAH NAIKAN UMP SEBESAR 3,27 PERSEN

Menanggapi Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diapresiasi
oleh para buruh. Hal itu dikarenakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
menaikkan UMP sebesar 3,27%. Sebab, Ganjar berani mengabaikan Surat Edaran (SE) Menaker
yang meminta upah minimum tahun 2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini.

"Kami memberikan apresiasi kepada pak Gubernur, yang berani mengabaikan SE Menaker dan
tetap menaikkan UMP tahun depan. Memang sebenarnya, SE itu bisa dilaksanakan bisa tidak,
dan pak Gubernur memilih tidak melaksanakan dan berpedoman pada PP 78 tahun 2015 tentang
pengupahan. Kami mengapresiasi keberanian itu," kata sekertaris Konfederasi Serikat Pekerja
Nasional (KSPN) Jateng, Heru Budi Utoyo saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10).

Menurutnya, SE Menaker memang harus diabaikan. Tidak hanya oleh Ganjar, tapi oleh kepala
daerah lain di Indonesia.

"Karena SE itu kedudukannya masih di bawah PP, jadi harus diabaikan. Maka kami menilai, sudah
tepat langkah pak Ganjar yang mengabaikan edaran Menaker ini," imbuhnya.

Meskipun sebenarnya, kenaikan UMP sebesar 3,27% lanjut Heru masih sangat jauh dari harapan
buruh. Akan tetapi, buruh merasa bersyukur masih ada kenaikan di tengah kondisi pandemi saat
ini.

"Ya sebenarnya masih belum cukup, tapi kami merasa bersyukur, masih ada kenaikan," ucapnya.

Heru berhap, kenaikan UMP 2021 diikuti pada kenaikan UMK di 35 Kabupaten/Kota. Bupati/Wali
Kota diminta menyesuaikan dengan mempedomani survei kebutuhan hidup layak, pertumbuhan
ekonomi dan inflasi.

"Karena UMP adalah pedoman untuk Bupati/Wali Kota dalam penetapan UMK, maka harus
diikuti. Kami berharap pak Ganjar mau mendorong kabupaten/kota menaikkan UMK di
wilayahnya masing-masing," imbuhnya.

Menurut Heru, pandemi Covid-19 memang memukul banyak sektor, termasuk industri. Namun,
tidak bisa menjadi alasan pemerintah tidak menaikkan upah buruh. Sebab, tidak semua
perusahaan terdampak akibat pandemi ini dan masih bisa berproduksi.
"Jadi tidak bisa dianggap semua tidak mampu. Kalau memang nanti ada yang tidak mampu,
silahkan melakukan menempuh mekanisme untuk penangguhan," pungkasnya.

305