Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 334
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah batalkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan
upah minimum tahun 2021 (provinsi, kabupaten/kota, sektoral provinsi, dan sektoral
kabupaten/kota) tetap naik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews ,
Minggu (1/11/2020).
Said menerangkan pihaknya juga akan menyerahkan gugatan uji materiil dan formil UU Ciptaker
ke MK. Jika UU tersebut belum memiliki nomor hingga besok, KSPI dan KSPSI AGN akan
berkonsultasi terlebih dahulu dengan MK.
KSPI mengklaim buruh yang akan mengikuti demonstrasi berasal dari Jakarta, Depok, Bogor,
Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, dan Indramayu. Selain itu,
buruh di Cirebon, Bandung raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara,
Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik pun menggelar demonstrasi.
"Aksi KSPI dan 31 federasi lainnya ini non-violence (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tutur Said.
Dia menjelaskan demonstrasi akan kembali dilakukan pada 9 November 2020 di Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menuntut dilakukan legislative review.
Sehari kemudian, para buruh akan demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan untuk
menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik.
(muh).
333
