Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo misalnya, dia memutuskan UMP 2021 naik
3,27% menjadi Rp 1.798.979,12. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan
Hamengkubuwono X (HB X) juga menetapkan UMP 2021 naik 3,54% menjadi Rp 1.765.000.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil jalan tengah. Bagi perusahaan yang tidak
terdampak COVID-19 wajib menaikkan UMP 2021 di Jakarta menjadi Rp 4.416.186,548 atau naik
3,27%, sedangkan bagi perusahaan yang terdampak pandemi boleh mengikuti Menaker dengan
menetapkan UMP tahun depan sama dengan tahun ini.

Kemudian Sulawesi Selatan juga memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 sebesar Rp 62 ribu.

Itu artinya 4 provinsi di atas tidak mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-
19 yang mana UMP 2021 ditetapkan sama dengan 2020. Bolehkah? Mengacu pada UU No. 13
Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa menetapkan upah minimum adalah hak
prerogatif gubernur. Sehingga bisa saja gubernur menetapkan UMP tidak sesuai dengan SE
Menaker.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota," bunyi
pasal 89 ayat 3 yang dikutip detikcom, Minggu (1/11/2020).
Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah juga sudah mengatakan bahwa SE yang ia terbitkan hanya
sebagai patokan atau panduan bagi para gubernur dalam mengatasi dampak COVID-19. Apabila
ada daerah yang tidak mengikuti SE tersebut, artinya sudah mempertimbangkan berbagai hal
dan melalui kajian yang mendalam mengenai dampak COVID-19.

"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani SE tersebut dalam penetapan UM-nya, hal
tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai
dampak COVID-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta
kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," kata Ida kepada detikcom beberapa hari
lalu.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI), Timboel Siregar. Menurutnya, bukan kali pertama ini saja ada gubernur yang tidak
mengikuti SE Menaker dalam menetapkan UMP.

"Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah himbauan dan bukan sebuah regulasi yang
wajib dipatuhi Gubernur. Hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya, SE Menaker
mengimbau dan meminta 8% tetapi ada gubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih dari 8%.
Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun," ujarnya.

328