Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 327
MASSA BURUH DARI 24 KOTA BAKAL GERUDUK ISTANA DAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TUNTUT..
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN,
dan Gekanas berencana kembali melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada 2 November 2020.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, untuk wilayah
Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi
(MK). Titik kumpul di Patung Kuda Indosat sekitar pukul 10.30 WIB.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP , UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal
dalam siaran pers, Minggu (1/11/2020).
Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law
UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI. "Tetapi bilamana nomor UU
Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan
dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK," ujarnya.
Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana
dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan. Adapun buruh yang akan mengikuti aksi
berasaln dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon,
Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur,
Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya. "Aksi KSPI
dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said
Iqbal.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. "Aksi 9 dan 10 juga
membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak di 24 provinsi,"
pungkasnya.
326
