Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 328
Judul 4 Provinsi Tak Ikut Edaran Kemnaker soal UMP 2021, Bolehkah?
Nama Media detik.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5236809/4-provinsi-
tak-ikut-edaran-kemnaker-soal-ump-2021-bolehkah
Jurnalis Anisa Indraini
Tanggal 2020-11-01 11:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani SE tersebut
dalam penetapan UM-nya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan
kajian yang mendalam mengenai dampak COVID-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan
positive - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya
menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah himbauan dan bukan sebuah regulasi yang wajib
dipatuhi Gubernur. Hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya, SE Menaker mengimbau
dan meminta 8% tetapi ada gubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih dari 8%. Ini biasa
terjadi dari tahun ke tahun
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19).
Namun tidak semua Gubernur mengikuti itu, ada yang memutuskan UMP di provinsinya tetap
naik. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo misalnya, dia memutuskan UMP 2021
naik 3,27% menjadi Rp 1.798.979,12. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan
Hamengkubuwono X (HB X) juga menetapkan UMP 2021 naik 3,54% menjadi Rp 1.765.000.
4 PROVINSI TAK IKUT EDARAN KEMNAKER SOAL UMP 2021, BOLEHKAH?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2021 tidak naik atau sama dengan tahun ini karena adanya pandemi virus Corona (COVID-19).
Namun tidak semua Gubernur mengikuti itu, ada yang memutuskan UMP di provinsinya tetap
naik.
327
