Page 323 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 323
Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat nomor 561/51/X/Depeprov pada 27 Oktober
2020 perihal rekomendasi UMP Jawa Barat 2021.
"Selanjutnya kenapa Pak Gubernur [Ridwan Kamil], selain berdasar tadi, untuk penetapan upah
minimum tidak mengalami kenaikan, tetap sama dengan 2020 adalah, aturan terkait penetapan
upah minimum ini dari PP 78/2015," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
Barat Rachmat Taufik Garsadi seperti dikutip Bisnis beberapa hari lalu.
Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim yang memilih untuk mengikuti Surat Edaran
Kemenaker. "Kami mengikuti instruksi pemerintah pusat. Jangan naik tiap tahun, sudah ada
keputusan menteri harus sama dengan tahun lalu," kata Wahidin Halim.
Dia juga meminta para buruh harus mengerti kondisi pengusaha dan perusahaan selama masa
pandemi covid-19. Sedangkan Pemprov Jatim baru akan mengumumkan keputusan UMP 2021
per hari ini, 1 November 2020.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi 2021, berkaitan
dengan adanya pandemi Covid-19.
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020
tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19
dan perlunya pemulihan ekonomi nasional Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan
alasannya salah satunya dilatarbelakangi oleh menurunnya kondisi perekonomian Indonesia
serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19.
Berikut UMP 2021 dari provinsi dengan penerimaan UMP terbesar hingga terkecil hingga 1
November 2021.
322
