Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 318
DESAK SE MENAKER DICABUT, KSPI: JANGAN TUNGGU PERLAWANAN SAAT MASA
HABIBIE
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendorong pemerintah melalui
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencabut surat edaran terjait upah minimum 2021 yang
tidak mengalami kenaikkan. Iqbal menyarankan agar Menaker Ida dapat membuat surat edaran
baru tentang adanya kenaikkan upah pada 2021. Ia menilai, pemerintah tidak bisa memukul rata
semua perusahaan karena dianggap tidak mampu menaikkan upah pegawai. Di sisi lain, ada
banyak perusahaan yang masih mampu melakukan hal tersebut.
"Kami tetap mendorong pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja mencabut surat edaran,
kemudian buat surat edaran yang baru yang menyatakan ada kenaikan upah, yang masuk dalam
mekanisme dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan masing-masing
kabupaten/kota dan sektor industrinya," ujar Iqbal dalam diskusi daring, Minggu (1/11/2020).
Selain itu, Iqbal meminta pemerintah mempertimbangkan situasi ekonomi, keamanan dan politik.
Di mana ia memandang buruh membutuhkan daya beli yang tinggi sehingga perlu kenaikkan
upah.
Ia berujar, surat edaran Menaker semakin membuat buruh bergejolak untuk melakukan
perlawanan. Mengingat hal itu menjadi polemik barj di tengah buruh yang kontra terhadap
Undang-undang Cipta Kerja. Karena itu, pencabutan surat edaran harus dilakukan guna
mencegah aksi besar para buruh.
"Jangan menunggu akan ada perlawanan keras seperti zaman Pak Habibie. Pasti akan ada aksi
besar-besaran bergulir terus di tiap kabupaten/kota. Dengan aksi penolakan omnibus law,
ditambah lagi dengan maslaah upah minimum itu," ujar Iqbal.
Sebelumnya, Iqbal menegaskan seluruh buru Indonesia menolak surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai
upah minimum 2020, atau dengan kata lain tidak naik.
"Buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka kami meminta kepada Gubernur sebagai
pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti surat edaran yang meminta tidak ada
kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota," kata Said Iqbal dalam konfrensi pers
virtual, Jumat (30/10/2020).
Argumentasinya, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan
dengan kenaikan upah minimum.
Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6 persen.
Sedangkan angka inflasi mendekati 78 persen.
317
