Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

mendalam mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19, serta
peningkatan perekonomian bagi pekerja dan keberlangsungan usaha

Ringkasan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri
Sultan Hamengkubuwono X enggan mau melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan terkait upah minimum tahun 2021 yang tidak dinaikkan. Kedua pimpinan
daerah itu lebih memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Dilansir dari Antara
pada Minggu (1/11/2020), Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran
UMP Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik sebesar 3.27 persen dari besaran
UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

GANJAR DAN SULTAN YOGYAKARTA TETAP NAIKKAN UMP

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri
Sultan Hamengkubuwono X enggan mau melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan terkait upah minimum tahun 2021 yang tidak dinaikkan. Kedua pimpinan
daerah itu lebih memilih untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP). Dilansir dari Antara
pada Minggu (1/11/2020), Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk menaikkan besaran
UMP Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979 atau naik sebesar 3.27 persen dari besaran
UMP Jateng 2020 sebesar Rp1.742.015.

"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar.
Ia mengaku tidak menggunakan SE Menaker dalam menetapkan kenaikan UMP Jateng 2021,
melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Tentang
Pengupahan.

Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pihak-pihak tersebut, lanjut Ganjar, sudah diajak berbicara dan
memberikan masukan-masukan.

"UMP Jateng 2021 ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan, yang
intinya menyampaikan tidak naik atau sama dengan UMP 2020. Perlu saya sampaikan bahwa
UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mendasari pada
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dua hal ini yang coba kami pegang erat," jelas dia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year of year (yoy) untuk September di
Jawa Tengah sebesar 1.42 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 1.85
persen "Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 3.27 persen. Angka inilah yang kami
pertimbangkan, maka UMP Jateng 2021 kami tetapkan sebesar Rp 1.798.979,12 atau naik
Rp56.963,9," ujar Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan bahwa keputusan besaran UMP Jateng 2021 itu
akan berlaku untuk 35 kabupaten/kota dan harus menjadi pedoman UMP dalam penetapan UMK
masing-masing.
"Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini
kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak
menggunakan UMP melainkan UMK," kata Ganjar.

314