Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 320
BESOK, BURUH GELAR DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA DI DEPAN GEDUNG MK
Massa buruh akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (2/11/2020). Aksi ini bakal
dipusatkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, aksi itu sekaligus menyampaikan
surat mandat buruh yang akan menggugat ke MK.
"Menjadi pilihan kami mengajukan judicial review ke MK untuk memperjuangkan nasib buruh
yang terdegradasi karena UU Cipta Kerja," ujar Andi, Minggu (1/11/2020).
Andi menambahkan, mengajukan judical review ke MK merupakan hak konstitusional. Dia yakin
majelis hakim MK akan mengambulkan tuntutan para buruh. "Kami masih yakin keadilan masih
tegak di MK dan kami berharap majelis hakim MK bisa melihat secara jernih masalah UU Cipta
Kerja yang sangat merugikan masa depan buruh Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam
keterangan tertulisnya menyatakan, selain soal UU Cipta Kerja, aksi besok juga akan
menyuarakan suara para buruh terkait UMP 2021.
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut
agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal.
Said Iqbal memastikan, meskipun nomor UU Cipta Kerja belum keluar, aksi 2 November di Istana
dan Mahkamah Konstitusi akan tetap dilakukan.
Adapun buruh yang akan mengikuti aksi berasaln dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya,
Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan
konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas Said
Iqbal.
Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut
dilakukannya legislatif review dan tanggal 10 November 2020 di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik.
"Aksi 9 dan 10 juga membawa dua agenda yang kami sebutkan di atas, dan dilakukan serentak
di 24 provinsi," pungkasnya.
319
