Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

SULTAN, GANJAR, & ANIES PUTUSKAN NAIKKAN UPAH MINUMUM, INI
DAFTAR LENGKAP UMP 2021 DI INDONESIA
Tiga kepala daerah menaikkan Upah Minimum Provinsi 2021. Keputusan ini tidak sejalan dengan
surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ketiga kepala
daerah itu yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan
Gubernur DKI Anies Baswedan. Ganjar menjadi kepala daerah pertama yang mengumumkan
menaikkan UMP sebesar 3,27% dan tak mengikuti edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak
menaikkan UMP 2021.

Ganjar mengatakan bahwa UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12, meningkat
dibandingkan dengan UMP tahun 2020 yang sebesar Rp1.742.015. Penetapan UMP Jateng tahun
2021 tersebut disampaikan Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (30/10).

Dengan kenaikan itu, Ganjar mengatakan dirinya berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015
tentang pengupahan. "Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah
mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar
Rp1.798.979,12," kata Ganjar Jumat (30/10/2020).

Kemudian, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menaikkan UMP DIY 2021 sebesar 3,54 persen yang
ditekennya dalam Surat Keputusan Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2021. Keputusan tersebut berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No.78/2015
tentang Pengupahan.

Alasan Sultan menaikkan UMP ketika daerah lain memutuskan tetap sesuai UMP 2020 karena
pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Dengan kenaikan itu, maka UMP DIY 202i naik sebesar
Rp60.392 menjadi Rp1.765.000, dari UMP 2020 sebesar Rp1,704.608. UMP DIY2020 sendiri,
tercatat paling rendah dari 33 provinsi di Indonesia lainnya.

Terakhir adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, yang per 1 November 2020 mengumumkan
menaikkan 3,27 persen, menjadi Rp4.416.186,548 dari UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

Namun, kebijakan kenaikan ini bersifat asimetris. Pelaku usaha diperkenankan untuk tak
mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resmi yang
dikutip Minggu (1/11/2020).

Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Kenaikan itu, menurutnya dengan
mempertimbangkan pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi nasional, yang mengacu pada
perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sementara itu, daerah lainnya sudah memutuskan untuk mengikuti SE Menaker dengan tidak
menaikkan UMP 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pemerintah Provinsi Jawa Barat
memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 dengan tiga dasar
pertimbangan yang menjadi alasan.

Pertama, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah No. M/11/HK.04/X/2020 tentang
penetapan UMP 2021 pada masa pandemi Covid-19. Kedua, berita acara rapat pleno Dewan
Pengupahan Jawa Barat tentang rekomendasi UMP 2021 pada 27 Oktober 2020, serta Ketiga
321