Page 419 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 419
"Jumlah tersebut mempertimbangkan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional,
kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam
keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).
Sabtu, 31 Oktober 2020 - 17:43 Dijelaskan Anies, penetapan UMP Rp4.416.186,548 pada 2021
hanya berlaku bagi sektor usaha di Jakarta yang tidak terpengaruh Pandemi COVID-19.
Sementara bagi kegiatan usaha yang terkena dampak COVID-19, tidak mengalami kenaikan atau
sama dengan UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.
Kamis, 29 Oktober 2020 - 05:22 Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terkena dampak
Pandemi COVID-19.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebut, keputusan tersebut sebagai kebijakan
asimetris guna mengakomodasi kepentingan sektor usaha yang saat ini terkena dampak Pandemi
COVID-19.
Minggu, 25 Oktober 2020 - 13:53 "Masa Pandemi COVID-19 turut berdampak pada sektor
ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan
menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan UMP 2021," ujar
Anies.
Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja, termasuk dalam membayar upah. Anies mengatakan, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa
pandemi dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi buruh, serta
menjaga kelangsungan usaha.
Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terkena dampak bahkan masih dapat
terus tumbuh positif pada masa pandemi ini. "Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan
dapat menjaga daya beli pekerja yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI
Jakarta," katanya.
Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19, kata Anies, dapat menggunakan besaran nilai yang
sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. "Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya
seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteraan pekerja," katanya.
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk membuat alternatif lain selain kenaikan upah dalam
rangka peningkatan kesejahteraan pekerja di DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam
rangka menyusun program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah program
Kartu Pekerja Jakarta sebagai program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka
peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan
pendidikan bagi anak pekerja.
Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut: fasilitas gratis naik bus
TransJakarta di 13 koridor, fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk
kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir, fasilitas penyediaan pangan
dengan harga murah yakni dapat berbelanja lima item pangan di antaranya beras, ayam, daging
sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi dan fasilitas KJP Plus
serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja .(wok).
418
