Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Akan Demo Tolak Omnibus Law dan UMP pada 2 November
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031130225-20-
564373/buruh-akan-demo-tolak-omnibus-law-dan-ump-pada-2-
november
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-31 20:58:00

Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan buruh
Indonesia adalah melakukan aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di Depan Istana
dan Mahkamah Konstitusi

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan dilakukan
di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, meminta Menaker mencabut surat edaran yang sudah
dibuat

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok
kerja nasional

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada
tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh
serikat buruh di tingkat pabrik

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai
Upah Minimum Tahun 2020

positive - Jazuli (Menaker) Serikat pekerja/serikat buruh di Jatim mendesak agar Gubernur
Khofifah mengabaikan SE Menaker tersebut dan tetap menaikkan upah minimum provinsi tahun
2021 sebesar Rp. 2,5 juta

positive - Muchlis (None) Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan
upah minimum merupakan kewenang gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan
pengupahan provinsi

positive - Muchlis (None) Kedudukan SE tersebut juga di bawah UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

423