Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Tahun-tahun sebelumnya pada saat
kepemimpinan Gubernur Soekarwo juga acap kali dilakukan. Namun Gubernur Soekarwo
mengabaikan SE-SE tersebut dan tidak ada sanksi dari pemerintah pusat kepada Gubernur
Soekarwa pada saat itu

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Gubernur Jatim merupakan pilihan
rakyat Jatim, bukan pilihan pemerintah pusat, sudah seharusnya Gubernur Jatim lebih
mementingkan kondisi ekonomi rakyat Jatim dengan meningkatkan daya beli ditengah pandemi

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) Puncaknya aksi demonstrasi secara
besar-besaran pada tanggl 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan

Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana kembali menggelar aksi demonstrasi
dan mogok nasional. Aksi ini merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengenai upah minimum tahun 2021 tidak naik, juga tetap menyuarakan penolakan
terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan setidaknya buruh akan melakukan rangkaian aksi pada
tiga hari antara lain 2, 9, dan 10 November. Untuk 2 November, menurut Said, aksi bakal terpusat
di depan Istana Kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi.

BURUH AKAN DEMO TOLAK OMNIBUS LAW DAN UMP PADA 2 NOVEMBER

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana kembali menggelar aksi demonstrasi
dan mogok nasional. Aksi ini merespons terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengenai upah minimum tahun 2021 tidak naik, juga tetap menyuarakan penolakan
terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan setidaknya buruh akan melakukan rangkaian aksi pada
tiga hari antara lain 2, 9, dan 10 November. Untuk 2 November, menurut Said, aksi bakal terpusat
di depan Istana Kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi.
"Dalam waktu dekat, yang akan dilakukan KSPI dan buruh Indonesia adalah melakukan aksi
puluhan ribu buruh pada tanggal 2 November di Depan Istana dan Mahkamah Konstitusi," kata
Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/10).

Said mengatakan aksi 2 November juga akan dilakukan serentak oleh buruh di 24 provinsi dan
200 kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Aksi ini, kata dia, juga meminta agar Omnibus Law
UU Cipta Kerja dibatalkan.

Ia menjamin, aksi-aksi yang akan dilakukan KSPI terukur, terarah, konstitusional. Ia juga
memastikan aksi dari kelompok buruh tidak akan berakhir ricuh.

Kemudian, pada 9 November para buruh juga akan mengepung Gedung DPR/MPR. Aksi ini
sekaligus menuntut agar parlemen segera melakukan legislative review atas UU Cipta Kerja.

"Selanjutnya tanggal 10 November 2020 aksi akan dilakukan di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, meminta Menaker mencabut surat edaran yang sudah dibuat," kata Said.

424