Page 426 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Selain aksi turun ke jalan, Said juga menegaskan buruh berencana melakukan aksi mogok kerja
nasional. Aksi ini sebagai respons Surat Edaran Menaker mengenai upah minimum tahun 2021
tidak naik.

"Bisa saja akhirnya kaum buruh mengambil keputusan mogok kerja nasional," kata Said.

"Berbeda dengan mogok nasional yang dilakukan pada tanggal 6-8 Oktober lalu, kali ini
bentuknya adalah mogok kerja nasional yang dilakukan oleh serikat buruh di tingkat pabrik,"
ujar dia menambahkan.

Menaker Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam SE tersebut, Ida
menetapkan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum 2020 atau tidak naik.

Menurut Ida, hal itu perlu dilakukan mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia tengah
terpuruk akibat pandemi virus corona (SARS-CoV-2). "Mempertimbangkan kondisi perekonomian
Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta
kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021
sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020," ujar Ida dalam surat edaran tersebut.

Khofifah Diminta Abaikan SE Menaker Sejumlah serikat buruh di Jawa Timur juga bakal
menggelar aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Jawa Timur menaikkan besaran upah minimum
provinsi (UMP) 2021 pada Senin (2/11).

Sekretaris konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Jazuli mengatakan tanggal
31 Oktober 2020 mestinya merupakan batas akhir Gubernur se-Indonesia untuk menetapkan
dan mengumumkan besaran UMP tahun 2021. Namun hal itu terganjajal surat edaran (SE)
Menteri Ketenagakerjaan nomor: M/11/HK.04/X/2020. Buruh Jatim pun mendesak agar Khofifah
mengabaikan SE itu.

"Serikat pekerja/serikat buruh di Jatim mendesak agar Gubernur Khofifah mengabaikan SE
Menaker tersebut dan tetap menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021 sebesar Rp. 2,5
juta," kata Jazuli, Sabtu (31/10). Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. (Foto:
Muchlis-Biro Setpres) Ada sejumlah alasan yang mendasari para buruh sehingga tetap
menghendaki kenaikan UMP tahun 2021. Antara lain Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun
2003, menerangkan bahwa penetapan upah minimum merupakan wewenang gubernur.

"Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum merupakan
kewenang gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi,"
ucapnya.

Dan, kata dia Dewan Pengupahan Provinsi Jatim dari unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam
rapat Dewan Pengupahan yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2020 sepakat tetap ada kenaikan
UMP Jawa Timur tahun 2021. Ia melanjutkan, SE Menaker Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-
19) bukanlah produk hukum yang mengikat sehingga tidak harus dilaksanakan oleh Gubernur
Jawa Timur.

"Kedudukan SE tersebut juga di bawah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," kata
dia.

Menurutnya, intervensi pemerintah pusat dalam hal penetapan upah minimum melalui SE
Menaker dan bahkan melalui SE Mendagri tidak hanya terjadi pada saat Gubernur Khofifah saja.
"Tahun-tahun sebelumnya pada saat kepemimpinan Gubernur Soekarwo juga acap kali
dilakukan. Namun Gubernur Soekarwo mengabaikan SE-SE tersebut dan tidak ada sanksi dari
pemerintah pusat kepada Gubernur Soekarwa pada saat itu," ujarnya.
425