Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 421

pada PP No. 78 Tahun 2015," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pernyataan
              resmi yang diterima, Minggu (1/11).
              Penetapan  ini  telah  sejalan  dengan  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor
              M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP
              2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid -19.

              Seperti  diketahui,  pandemi  Covid  -19  telah  berdampak  pada  kondisi  perekonomian  dan
              kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja , termasuk dalam membayar upah. Maka,
              perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa
              pandemi.Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih
              dapat terus tumbuh positif pada masa pandemi ini.

              "Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja yang akan
              mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," ucap Anies.

              Oleh karena hal-hal tersebut di atas, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional,
              kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 %, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
              2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta
              Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548.

              Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid -19, dapat menggunakan besaran nilai yang
              sama  dengan  UMP  2020  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Dinas  Tenaga  Kerja,
              Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

              Besarnya  kenaikan  upah  setiap  tahun  seringkali  dianggap  menjadi  satu-satunya  faktor
              peningkatan  kesejahteran  pekerja.  Kendati  demikian,  Pemprov  DKI  Jakarta  berupaya  untuk
              membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
              pekerja/buruh  di  DKI  Jakarta.  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  berkolaborasi  dengan  masyarakat,
              khususnya pekerja dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan.
              "Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta merupakan
              program  kebijakan  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  pekerja
              dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja, "
              kata Anies.
              Pemprov DKI Jakarta memberikan sejumlah fasilitas dan manfaat bagi pekerja.

              Pertama yaitu fasilitas gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor.

              Kedua yaitu fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari
              dengan harga yang murah di Jakgrosir.

              Ketiga yaitu fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni dapat berbelanja lima item
              pangan diantaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga
              yang telah disubsidi.

              Keempat yaitu fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.

              Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).









                                                           420
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426