Page 511 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Situasi saat ini, sangat dilematis. Dalam kondisi resesi seperti sekarang, prioritas utamanya
bagaimana perusahaan-perusahaan tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan saat dihubungi
wartawan, kemarin.

Karenanya, sambung dia, tuntutan masyarakat meminta kenaikan upah kerja di tengah kondisi
ini, tidak bijaksana. Sebab, perusahaan dan pemerintah tengah bekerja keras untuk menahan
arus PHK serta mengembalikan laju pertumbuhan perekonomian.

Menurut dia, dalam kondisi begini, kenaikan upah atau gaji akan berdampak besar, memukul
stabilitas keuangan perusahaan.

"Kita sudah sama-sama mengetahui, pertumbuhan ekonomi nasional minus dan pemerintah
tengah bekerja keras untuk membalik keadaan." jelas Anggota Fraksi PD1P ini.

Lebih lanjut, Hendrawan
juga mendukung jalan tengah yang diambil pemerintah, yakni tidak menaikkan upah minimum
di tahun 2021. Sebab, banyak perusahaan yang gulung tikar lantaran terdampak resesi dan
ketidakpastian selesainya pandemi Covid-19.

"Ini (tidak menaikkan gaji) resep yang solutif, win-win solution. Pihak pengusaha menahan diri
tidak melakukan PHK, pihak karyawan menahan diri untuk tidak menuntut menaikkan (gaji),
karena akan membebani perusahaan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang
isinya mengaftir tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat tersebut, para gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum 2021
sama dengan nilai upah minimum 2020.

Menteri Ida juga memberi penjelasan soal subsidi gaji pemerintah untuk pegawai swasta, apakah
berlanjut di tahun depan.
Pemerintah belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji akan berlanjut hingga 2021. Sebab,
bantuan yang diberikan untuk karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta itu masih perlu pembahasan
lebih lanjut. oni

510