Page 515 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 515
Judul Upah Minimum Tahun Depan Tidak Naik Dalam Pandangan Buruh &
Anggota DPR
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg2
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-31 06:12:00
Ukuran 121x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 76.230.000
News Value Rp 228.690.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan, upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020, atau tidak mengalami kenaikan. Hal itu tertulis dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Co-
rona Virus Disease 2019 (Covid-19).
UPAH MINIMUM TAHUN DEPAN TIDAK NAIK DALAM PANDANGAN BURUH &
ANGGOTA DPR
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan, upah minimum pada 2021 sama
dengan 2020, atau tidak mengalami kenaikan. Hal itu tertulis dalam Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Co-
rona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Menaker meminta kepada gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum
provinsi (UMP) 2021 pada 31 Oktober 2020. Serta, meminta gubernur melaksanakan penetapan
upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, keputusan Pemerintah tidak menaikkan upah
minimum tahun depan, adalah penyeimbang, dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan
Pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat tahun ini.
Sri Mulyani menjelaskan, Pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk
menggelontorkan beragam program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Disebutkannya, Pemerintah telah menggelontorkan program Bansos dengan total anggaran
mencapai Rp 240 triliun. Bansos itu antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) tambahan,
peningkatan bantuan sembako, bansos Ja-bodetabek dan non Jabodetabek, dan Kartu Prakerja.
Selain itu, diskon tarif listrik, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
Pemerintah juga menggelontorkan program bantuan subsidi gaji yang anggarannya mencapai
Rp 30 triliun, dan bantuan kuota internet untuk kegiatan belanjar mengajar guru dan siswa.
514
