Page 680 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 680
SERIKAT BURUH: UPAH MINIMUM 2021 TAK PERNAH DISETUJUI DEWAN
PENGUPAHAN NASIONAL
Pemerintah telah memutuskan tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021. Akan tetapi, buruh
memprotes karena keputusan ini tidak pernah disepakati dalam Dewan Pengupahan Nasional.
"Tidak pernah ada persetujuan di rapat pleno," kata anggota dewan pengupahan nasional, Mirah
Sumirat, dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 30 Oktober 2020.
Mirah juga telah mengkonfirmasi ini kepada Wakil Ketua Dewan dari perwakilan buruh dari unsur
buruh yaitu Sunardi. "Beliau juga kaget," kata dia.
Sebelumnya, keputusan tidak menaikkan upah ini diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam surat edaran pada 27 Oktober 2020. Ia memutuskan upah 2021 sama dengan
2020.
"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional," kata Ida dalam keterangan resmi kepada Tempo di
Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
Setelah surat edaran ini terbit, beredar kabar bahwa Dewan Pengupahan Nasioanl sudah
memberi rekomendasi atas keputusan tersebut. Mirah membantah kabar ini. "Kalau ada yang
bilang sudah disetujui, itu bohong," kata Mirah.
Mirah bercerita, rapat pleno dewan memang sempat digelar 16 sampai 17 Oktober 2020 di Hotel
Harris Suites Puri Mansion, Jakarta. Saat itu, kata Mirah, baru ada rekomendasi dari masing-
masing unsur saja, bukan keputusan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merekomendasikan upah 2021 sama dengan upah
2020. Sementara buruh merekomendasikan penetapan upah 2021 diserahkan pada Dewan
Pengupahan Daerah.
Surat berisi rekomendasi ini yang diperlihatkan oleh serikat buruh dalam konferensi pers ini.
Rekomendasi ini diteken oleh Rosi Malia dari perwakilan APINDO atau unsur pengusaha dan
Meskye Abdullah dari unsur buruh.
Tapi akhirnya, pemerintah menerbitkan keputusan upah 2021 sama dengan upah 2020, sama
dengan rekomendasi APINDO. "Kami marah, pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian," kata
Mirah yang juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia ini.
FAJAR PEBRIANTO.
679
