Page 684 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Kami marah sekali, pemerintah betul-betul tidak ada kepedulian," kata Presiden Asosiasi Serikat
Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat, dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 30 Oktober
2020.

Mereka mengusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk dua jabatan saja, Menteri
Ketenagakerjaan dan Menteri Pengusaha. Mirah dan buruh lainnya di dalam konferensi pers ini
menyebut Ida sebagai menteri pengusaha. "Nanti (posisi) menteri pengusaha dikasih ke bu Ida
saja," kata dia.

Sebelumnya, keputusan tidak menaikkan upah ini diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam surat edaran pada 27 Oktober 2020. Ia memutuskan upah 2021 sama dengan
2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional," kata Ida dalam keterangan resmi kepada Tempo di
Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
Sebutan ini datang karena sebelumnya belum ada keputusan dari Dewan Pengupahan Nasional
untuk upah 2021. Mira bercerita bahwa rapat pleno dewan sudah digelar pada 15 sampai 17
Oktober 2020.

Dalam rapat itu, hanya ada dua rekomendasi atau pandangan dari masing-masing unsur.
Pengusaha ingin upah 2021 sama dengan upah 2020. Sementara buruh ingin penetapan upah
2021 diserahkan ke Dewan Pengupahan Daerah.

"Kalau ada yang bilang sudah disetujui (dewan) itu bohong," kata Mirah yang juga anggota
Dewan Pengupahan Nasional ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur buruh, Sunardi, mengatakan
rapat digelar Hotel Harris Suites Puri Mansion, Jakarta Barat. Rapat ini, kata dia, juga dihadiri
oleh Ida.

Tapi akhirnya, dalam surat edarannya, Ida memutuskan upah 2021 tidak naik, atau sama dengan
upah 2020. Keputusan ini sama dengan usulan pengusaha.

Walhasil, Sunardi heran bingung karena dalam surat edaran Ida, suara dari buruh sama sekali
tidak ditampung. "Itu yang kami sesalkan," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO.

683