Page 701 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BANK Indonesia (BI) mensurvei jika Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) memang mulai
meningkat. IKK Makassar tumbuh 12,7 poin, dari posisi September sebesar 75,5 poin
dibandingkan Agustus hanya 62,8 poin. Oktober ini diproyeksi akan naik lagi Walaupun masih
tipis.

Masih cukup berat untuk mencapai posisi normal seperti sebelum Covid-19. Pada awal bulan
2020 ini IKK Makassar selalu berada di atas 100 poin. Masing-masing pada Januari 111,3 poin,
Februari 118,3 poin, dan Maret 112,5 poin.

"Optimisme konsumen memang mulai naik, tetapi masih di bawah tahun lalu. Namun
ketidakpastiannya masih sangat tinggi," kata Direktur Kepala Grup Advisory dan Pengembangan
Ekonomi BI Sulsel, Endang Kumia Saputra, kemarin.

Keyakinan konsumen memang diproyeksi sulit pulih tahun ini. Berharap tahun depan pun
sepertinya sama saja.

Pendapatan masyarakat begitu-begitu saja. Upah diputuskan tidak ada kenaikan. Tidak ada
pendapatan lebih buat masyarakat untuk berbelanja.

Itu baru Makassar. Bagaimana dengan nasional yang lebih dalam koreksinya. Imbas PSBB
Jakarta yang membuat IKK Nasional terus terjun bebas dari 86,9 poin ke 83,4 poin.

Ekonom Unhas, Anas Iswanto Anwar menilai, potensi perbaikan ekonomi tahun depan tidak akan
semudah yang dipikirkan. Itu dikarenakan pemerintah sendiri plin-plan dalam memutuskan suatu
kebijakan.

Mau mendorong daya beli, tetapi kemampuan belanja masyarakat tidak dinaikkan. "Kalau
memang tujuannya adalah mau mendorong daya beli, maka harusnya UMP naik secara
proporsional. Bukan malah tetap," nilai Anas.
Apalagi menurut Ketua Prodi Doktor Ilmu Ekonomi FEB Unhas ini, dalam penentuan UMP itu
harus berlandaskan tripartit. Tidak bisa diintervensi pemerintah pusat begitu saja.

"Sebaiknya berdasarkan formula peraturan UU saja, karena sudah ada aturannya. Apapun yang
terjadi tetap harus jalan dengan menggunakan formula dan rumus-rumus yang ada," jelasnya.

Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas menyayangkan keputusan Kemnaker menetapkan UMP tahun
depan tidak naik. Padahal diharapkannya pemerintah punya hati nurani dengan menaikkan UMP
sebesar 5 persen saja.

Apalagi menurutnya sudah banyak perusahaan yang sudah berjalan normal. "Pemerintah tahun
ini hanya mendengar aspirasi para pengusaha. Padahal buruh dan pekerja saat ini terkena
kondisi ekonomi yang sulit," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah berkilah, bahwa dalam mendorong daya beli
masyarakat, pemerintah masih terus memberikan stimulus. Berupa subsidi gaji/upah, kartu
prakerja, dan pebagai bantuan lainnya. (*)

700