Page 696 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 696
"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," katanya.
Ditegaskannya penetapan UMP di setiap daerah adalah kewenangan gubernur. Kemnaker hanya
meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya
kemerosotan perekonomian nasional.
"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujarnya.
Meskipun pemerintah meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti pemerintah diam saja. Sebab,
hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja.
Ditegaskannya, dalam surat edaran Kemnaker hanya meminta kepada gubernur tidak menaikkan
UMP 2021.
Namun, kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian didaerah masing-masing.
"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi," ujarnya.
Hingga saat ini sudah 20 provinsi yang menyepakati surat edaran tersebut Antara lain; Jawa
Barat, Banten, DKI Jakarta, Bali, Aceh, Lampung,
Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NusaTenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Papua.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan UMP 2021 akan mengikuti keputusan
peme-rintahpusat. Upah minimum DKI 2021 sama dengan 2020.
"Kita hormati keputusan (pemerintah pusat), keputusanya seperti tahun lalu, kita hargai, kita
laksanakan," ujarnya.
Dia memastikan Pemerintah Provinsi DKI akan menampung aspirasi dari pihak yang merasa
dirugikan atas keputusan tersebut Utamanya dari buruh.
"Apabila ada temen-temen dari buruh yang keberatan kemudian ingin ada peningkatan silakan
sampaikan argumentasinya," tuturnya.
Politisi Gerindra itu meyakini keputusan yang diambil pemerintah pusat telah mempertimbangkan
seluruh aspek.
"Kami di Pemprov DKI Jakarta mengacu peraturan dan ketentuan yang ada," tegasnya.
Pemprov Riau pun memutuskan tak menaikkan UMP.
"Kita sudah tetapkan dan sesuai yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan tidak ada kenaikan
dan masih sama dengan tahun 2020 sebelumnya," kata Gubernur Riau Syamsuar dalam
keterangan persnya.
"Tidak ada kenaikan ini tidak hanya UMP tapi juga upah minimum kabupaten/ kota (UMK) yang
penetapannya juga sudah hampir merata di seluruh Indonesia," tuturnya, (gw/fin)
695
