Page 694 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 694

Judul               20 Provinsi Tak Naikan UMP
                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg19
                Jurnalis            Lin
                Tanggal             2020-10-30 10:45:00
                Ukuran              96x218mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 50.400.000

                News Value          Rp 151.200.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - WAKILKetuaKomisiDCDPR Emanuel Melkiades Laka Lena (Menaker) Hasil musyawarah
              menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Co-vid-19 dengan baik

              positive  -  WAKILKetuaKomisiDCDPR  Emanuel  Melkiades  Laka  Lena  (Menaker)  Namun,
              pemerintah juga harus membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan pekerja di
              berbagai sektor

              negative  -  WAKILKetuaKomisiDCDPR  Emanuel  Melkiades  Laka  Lena  (Menaker)  Suka  duka,
              untung rugi harus dibagi bersama an-tar-berbagai pihak terkait

              positive - WAKILKetuaKomisiDCDPR Emanuel Melkiades Laka Lena (Menaker) Sedangkan untuk
              sektor  usaha  yang  menurun  bisnisnya  atau  terancam  bangkrut  karena  pandemi  Covid-19,
              pemerintah perlu membantu pekerja dan pengusaha ter-sebut dengan berbagai program sosial,
              misalnya subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini

              positive - Ida Fauziyah (Menaker) KitamintaUMP2021sama dengan UMP 2020
              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur


              positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan
              dalam merumuskan upah minimum provinsi

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kita hormati keputusan (pemerintah
              pusat), kepu-tusanya seperti tahun lalu, kita hargai, kita laksanakan

              neutral  -  Ahmad  Riza  Patria  (Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta)  Apabila  ada  temen-temen  dari
              buruhyangkebe-ratan kemudian ingin ada peningkatan silakan sampaikan argumentasinya

              positive  -  Politisi  Gerindra  (None)  Kami  di  Pemprov  DKI  Jakarta  mengacu  peraturan  dan
              ketentuan yang ada

              neutral - Syamsuar (Gubernur Riau) Kita sudah tetapkan dan sesuai yang disampaikan Menteri
              Ketenagakerjaan tidak ada kenaikan dan masih sama dengan tahun 2020 sebelumnya




                                                           693
   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699