Page 695 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 695
positive - Syamsuar (Gubernur Riau) Tidak ada kenaikan ini tidak hanya UMP tapi juga upah
minimum kabupaten/ kota(UMK)yangpenetapan-nyajuga sudah hampirmera-ta di seluruh
Indonesia
Ringkasan
Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021.
Namun, seharusnya penetapan upah minimun harus diselesaikan dengan musyawarah.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kebijakan Menaker
terkait tak menaikan UMP 2021 harus melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Dialog
harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan
atau tanpa fasilitasi pemerintah.
20 PROVINSI TAK NAIKAN UMP
Sedikitnya 20 dari 34 provinsi di Indonesia memutuskan mengikuti aturan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak menaikan upah minimun provinsi (UMP) 2021.
Namun, seharusnya penetapan upah minimun harus diselesaikan dengan musyawarah.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kebijakan Menaker
terkait tak menaikan UMP 2021 harus melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Dialog
harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua pihak dengan
atau tanpa fasilitasi pemerintah.
"Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik,"
ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 29 Oktober.
Harus dimaklumi alasan Menaker membuat kebijakan tidak menaikkan UMP 2021 tersebut.
Sebab kondisi ekonomi saat ini sedang terpuruk dan pemerintah harus mengutamakan
pemulihan pada beberapa sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
"Namun, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kesejahteraan
pekerja di berbagai sektor," katanya.
Dijelaskannya, pola gotong-royong harus menjadi bagian dari berbagai sektor termasuk dalam
hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah, dan masyarakat.
"Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar-berbagai pihak terkait," ujarnya.
Dia menyarankan untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami peningkatan bisnis pada masa
pandemi bisa tetap memberlakukan kenaikan upah minimum. Agar pekerja yang sudah berusaha
keras selama pandemi tetap bisa menikmati jerih payahnya.
"Sedangkan untuk sektor usaha yang menurun bisnisnya atau terancam bangkrut karena
pandemi Covid-19, pemerintah perlu membantu pekerja dan pengusaha tersebut dengan
berbagai program sosial, misalnya subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini," katanya.
Menaker Ida Fauziyah meminta para Gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan UMP 2021
sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor ll/HK04/X/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum2021 akibat pandemi COVID-19.
694
