Page 789 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 789
Namun, Dinar enggan membeberkan provinsi mana saja yang sudah sepakat akan mengikuti
aturan tersebut. Adapun yang berhak mengumumkan hal tersebut adalah gubernur dari masing-
masing provinsi.
"Ya nggak boleh lho saya umumkan. Nanti diumumkan oleh gubernur masing-masing,"
sambungnya.
Rencananya provinsi yang sepakat dengan kebijakan tersebut mengumumkan sendiri sikapnya
per 31 Oktober mendatang.
Kini tersisa 7 provinsi lagi yang belum menyampaikan sikapnya ke Kemnaker. Kemnaker terus
memonitor perkembangan dari masing-masing provinsi lainnya.
"Tapi kami sebagai pemerintah tetap bertanya dan memonitor, 'bagaimana, sudah belum?'
Mereka pun cepat tanggap melaporkan juga ke kita, isinya apa, saya nggak boleh ngomong,"
paparnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan, sampai Selasa (27/10) ada
18 provinsi yang bakal mengikuti aturan upah minimum 2021 tersebut.
Berikut daftar lengkap 18 daerah yang dimaksud: 1) Jawa Barat 2) Banten 3) Bali 4) Aceh 5)
Lampung 6) Bengkulu 7) Kepulauan Riau 8) Bangka Belitung 9) Nusa Tenggara Barat 10) Nusa
Tenggara Timur 11) Sulawesi Tengah 12) Sulawesi Tenggara 13) Sulawesi Barat 14) Maluku
Utara 15) Kalimantan Barat 16) Kalimantan Timur 17) Kalimantan Tengah 18) Papua.
788
