Page 793 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 793
Adapun daftar 16 provinsi yang belum menetapkan UMP 2021 sebagai berikut: 1. Sumatera
Utara 2. Sumatera Barat 3. Sumatera Selatan 4. Riau 5. Jambi 6. DKI Jakarta 7. Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) 8. Jawa Tengah 9. Jawa Timur 10. Kalimantan Selatan 11. Kalimantan Utara
12. Sulawesi Selatan 13. Sulawesi Utara 14. Gorontalo 15. Maluku 16. Papua Barat Ke-16 kepala
daerah di 16 provinsi tersebut diminta menetapkan UMP 2021 paling lambat pada 31 Oktober
mendatang. Hal itu juga tertuang dalam bagian C dari SE Menaker yang berbunyi:
Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. Melakukan
penyesuaian penetapan Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Tahun 2020
2. Melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan 3. Menetapkan dan mengumumkan UMP Tahun 2021 pada tanggal 31
Oktober 2020.
Selanjutnya, para gubernur juga diminta meneruskan SE tersebut pada bupati/walikota serta
pemangku kepentingan terkait wilayah masing-masing.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dengan adanya SE ini maka
gubernur diminta menetapkan UMP 2021 berdasarkan kondisi riil perekonomian yang saat ini
masih terdampak pandemi COVID-19. Pasalnya Ida hanya mengeluarkan SE, pada akhirnya tetap
gubernur yang memutuskan apakah UMP 2021 di wilayahnya naik atau tidak.
"Sekali lagi, yang menetapkan upah minimum tersebut adalah para gubernur. Kami meminta
(sesuai SE) dengan latar belakang dan beberapa landasan yuridis yang kami juga sebutkan di
surat edaran tersebut, ini menjadi penguat bagi para gubernur dalam mengambil kebijakan
terkait dengan upah minimum tersebut. Jadi sekali lagi, ini yang akan menetapkan adalah para
gubernur," ungkap Ida di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Namun, Ida tidak menyatakan secara gamblang bahwa gubernur boleh saja tidak mengikuti SE
tentang upah, kemudian menaikkan upah minimum.
"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum
adalah gubernur," tutup dia.
792
