Page 797 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

penetapan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020," kata Ida dalam
SE tersebut dikutip, Kamis (29/10).
Namun, keputusan itu menuai penolakan dari kaum buruh dan pekerja. Di sisi lain, Ida
mengklaim terdapat 18 provinsi yang sepakat akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat, yakni
tidak menaikkan upah minimum.

"Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa
daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan
penetapan UM tahun 2021," kata Ida Tahun ini, upah minimum ditetapkan naik 8,51 persen
mengacu pada perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
pengupahan. Beleid itu mengatur besaran kenaikan upah minimum setiap tahun berdasarkan
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Rinciannya, inflasi nasional 3,39
persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Perhitungan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh gubernur dari 34 provinsi di Indonesia.
Selanjutnya, rentang kenaikan upah minimum di kisaran 6,8 persen hingga 16,98 persen
berbeda-beda setiap wilayah.

Upah minimum tertinggi: 1. DKI Jakarta naik 8,28 persen dari Rp3.940.973 menjadi Rp4.267.349
2. Papua naik 8,54 persen dari Rp3.240.900 menjadi Rp3.516.700 3. Sulawesi Utara naik 8,51
persen dari Rp3.051.076 menjadi Rp3.310.723 4. Bangka Belitung naik 8,51 persen dari
Rp2.976.705 menjadi Rp3.230.022 5. Papua Barat naik 6,8 persen dari Rp2.934.500 menjadi
Rp3.134.600 Upah minimum terendah: 1. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik 8,51 persen
dari Rp1.570.922 menjadi Rp1.704.608 2. Jawa Tengah naik 8,51 persen dari Rp1.605.396
menjadi Rp1.742.015 3. Jawa Timur naik 8,51 persen dari dari Rp1.630.059 menjadi
Rp1.768.777 4. Jawa Barat naik 8,51 persen dari Rp1.668.372 menjadi Rp1.810.350 5. Nusa
Tenggara Timur (NTT) naik 8,51 persen dari Rp1.793.293 menjadi Rp1.945.902.

796