Page 801 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 801

Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, 18 provinsi menetapkan upah minimumnya
              tak naik pada 2021 mendatang.

              Mereka  dilaporkan  sepakat  mengikuti  Surat  Edaran  (SE)  tentang  Penetapan  Upah  Minimum
              Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



              DAFTAR 18 PROVINSI YANG SUDAH DIPASTIKAN TAK MENAIKKAN UPAH
              MINIMUM 2021

              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, 18 provinsi menetapkan upah minimumnya
              tak naik pada 2021 mendatang.

              Mereka  dilaporkan  sepakat  mengikuti  Surat  Edaran  (SE)  tentang  Penetapan  Upah  Minimum
              Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
              "Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
              Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan,"  ujarnya  di  Jakarta,  Rabu  (28/10/2020),  dikutip  dari
              Kemnaker.go.id .

              Upah Minimum Tak Naik di Tahun Depan, Subsidi Gaji Apakah Berlanjut? Ida Fauziyah Angkat
              Bicara Gubernur yang Tidak Mematuhi Surat Edaran Upah Minimum Bisa Diberi Sanksi Upah
              Minimum  2021  Tak  Naik,  Legislator  Demokrat  :  Menaker  Harusnya  Pertimbangkan  Prinsip
              Keadilan Adapun 18 provinsi yang dimaksud yakni sebagai berikut: 1. Jawa Barat 2. Banten 3.
              Bali 4. Aceh 5. Lampung 6. Bengkulu 7. Kepulauan Riau 8. Bangka Belitung 9. Nusa Tenggara
              Barat 10. Nusa Tenggara Timur 11. Sulawesi Tengah 12. Sulawesi Tenggara 13. Sulawesi Barat
              14. Maluku Utara 15. Kalimantan Barat 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan Tengah 18. Papua.

              "Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
              berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
              2020." "Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional."
              "Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
              jelasnya.

              Penerbitan  SE  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  dan  keberlangsungan
              bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

              Perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  penetapan  upah  minimum  pada  situasi  pemulihan
              ekonomi di masa pandemi Covid-19.

              Pemerintah Dilematis Tetapkan Upah Minimum 2021, Prioritas Utama Tidak Ada PHK Dijanjikan
              Upah  Rp  300  Ribu,  Juru  Parkir  di  Bandar  Lampung  Nyambi  Jadi  Kurir  Sabu  Politikus  Golkar
              Pahami  Keputusan  Menaker  Tak  Naikan  Upah  Minimum  2021  Akibat  Ekonomi  Terpuruk
              Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak
              pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh
              termasuk dalam membayar upah.

              "Mempertimbangkan  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  Covid-19  dan
              perlunya  pemulihan  ekonomi  nasional."  "Diminta  kepada  Gubernur  untuk  melakukan
              penyesuaian  penetapan  nilai  Upah  Minimum  Tahun  2021  sama  dengan  nilai  Upah  Minimum
              Tahun 2020," kata Ida.

              Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.


                                                           800
   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806