Page 795 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

berlaku untuk upah minimum kabupaten /kota (UMK), upah minimum provinsi (UMP), upah
minimum regional (UMR) dan upah minimun sektoral (UMS).
Tak hanya itu, gubernur juga diminta melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun
2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga menetapkan dan
mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Sayangnya, Dinar tidak merinci provinsi mana saja yang sudah sepakat akan mengikuti surat
edaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sampai Selasa (27/10) sudah
ada 18 provinsi yang sepakat mengikuti SE tersebut.

18 provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan
Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Tengah dan Papua.

Ida pun menerangkan, penetapan upah minimum tahun 2021 dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa hal. Menurutnya, SE ini untuk memberikan perlindungan dan
keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di
masa pandemi Covid-19.

"Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan
berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum
2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita
harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,"
terang Ida.Editor: Adi Wikanto.

794