Page 808 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 808
Menurutnya, melibatkan partisipasi publik masyarakat dalam pembuatan kebijakan harus
menjadi budaya. Terkait penetapan upah minimum, dia menyarankan, agar seharusnya hal itu
diserahkan ke pemerintah daerah dan dewan pengupah daerah.
Keduanya dinilai lebih memahami situasi masing-masing daerah. "Karena bisa jadi beda-beda
kondisi dampak pandeminya," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) Indra
Munaswar. Indra menyoroti keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang
tidak menaikkan upah minimum 2021.
Menurutnya dampak covid-19 yang dialami tiap perusahaan berbeda-beda. "Menaker tidak bisa
memukul rata semua industri barang dan jasa dalam keadaan kolaps," kata Indra kepada
Republika, Kamis (29/10).
Dia menuturkan, saat ini kaum buruh sedang dihadapkan berbagai persoalan-persoalan
ketenagakerjaan yang pelik seperti soal UU Cipta Kerja. Kini persoalan tersebut ditambah lagi
dengan keluarnya SE menaker yang memutuskan tidak menaikkan upah minimum 2021.
Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan SE yang ditujukan
kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).
807
