Page 884 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

'JALAN TENGAH' MENTERI IDA YANG DIANGGAP MERUGIKAN PARA PEKERJA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dinilai tak sensitif terhadap buruh dengan menetapkan
upah 2021 sama seperti tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran yang bunyinya memupus
harapan para buruh Indonesia: upah tahun depan tidak naik.

Surat edaran Menaker Nomor M/11/HK.04/X/2020 tersebut diteken pada 26 Oktober, ditujukan
kepada seluruh gubernur. Gubernurlah yang bakal mengeluarkan surat keputusan berdasarkan
itu.

Ida menyebut kebijakannya sebagai "jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam
kondisi yang sulit dan tidak mudah," dikutip dari Antara . Maksudnya jalan tengah adalah
menaikkan atau menurunkan upah minimum. Sementara kajian Dewan Pengupahan Nasional
merekomendasikan upah turun atau minimal stagnan, elemen buruh mau gaji minimum tetap
naik.

Politikus dari PKB ini beralasan upah minimum 2021 tak naik karena pertumbuhan ekonomi
nasional sepanjang tahun diprediksi 0,6 persen sampai minus 1,7 persen dan inflasi minus 2,5
persen--tiga bulan berurutan terjadi deflasi. Formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu
merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 .

Kebijakan ini dikritik para buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
menyebut selain tidak adil, kebijakan ini sebenarnya merugikan bagi perekonomian secara
umum. Selama ini ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekonomi rumah tangga. Dengan
penerapan nilai upah yang sama, kata mereka, itu sama saja menurunkan daya beli dan
konsumsi.

Dihantam Cipta Kerja & Corona, Upah Tahun Depan Bisa Jadi Turun Oleh karena itu, Dewan
Pimpinan Daerah KSPSI D.I Yogyakarta mencuit tuntutan lugas: "Cabut SE Menaker tentang
upah minimum 2021." Dalam hal ini Menaker Ida berkilah daya beli para pekerja masih bisa
digenjot dengan bantuan subsidi gaji dari negara. Pekerja bergaji di bawah lima juta mendapat
bantuan Rp600 ribu selama empat bulan. Jumlah penerima mencapai 15,7 juta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga melancarkan kritik. Pimpinan KSPI Said Iqbal
mengatakan "Menaker tidak memiliki sensitivitas [terhadap] nasib buruh, hanya memandang
kepentingan pengusaha." Menurutnya saat ini pengusaha memang sedang susah, tapi buruh
jauh lebih susah.

Iqbal bilang kebijakan pukul rata seperti ini tidak tepat karena di masa pandemi "ada perusahaan
yang untung," misalnya farmasi. "Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu,"
tambahnya.

Alih-alih pukul rata, Iqbal bilang sebaiknya perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah dapat
melakukan penangguhan setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan
melaporkannya ke Kemnaker. Cara ini menurutnya lebih adil karena juga mempertimbangkan
pendapat para pekerja.

Iqbal lantas mengatakan karena banyak kebijakan yang merugikan, bukan tidak mungkin para
buruh akan kembali turun ke jalan. Ia sendiri mengklaim KSPI bersama serikat buruh lain akan
melakukan aksi nasional di 24 provinsi pada 2, 9 dan 10 November di kantor gubernur dan
Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tujuan aksi adalah mendesak pemerintah membatalkan UU Cipta
Kerja dan menaikkan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat.

883